PAJAK UNTUK USAHA EMAS 

Seperti yang telah diketahui masyarakat, emas merupakan harta kekayaan khususnya dalam investasi tradisional yang sudah diperdagangkan dari jaman dahulu. Nilai emas cenderung naik dari waktu ke waktu, sehingga menglahkan bentuk investasi lain seperti asuransi, deposito, obligasi, dan sejenisnya. Emas juga menyimbolkan kesan kemuliaan sejak jaman kerajaan-kerajaan. Maka dari itu terkait transaksi emas dikenakan pajak usaha emas dengan ketentuan perpajakan sebagai berikut.

1. Emas batangan termasuk jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4A ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM

2. Emas perhiasan termasuk jenis barang kena pajak yang dikenai PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.

3. Bagi badan usaha penjual emas batangan wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,45% dari harga jual bagi yang memiliki NPWP, serta 0,9% bagi yang tidak memiliki NPWP.

4. Selisih keuntungan yang diperoleh dari penjualan emas adalah penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d Undang-Undang PPh

Selisih Keuntungan Penjualan Emas

Pemaparan mengenai ketentuan perpajakan atas emas tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Selain itu, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan.

Jadi, kegiatan investasi dalam sektor emas mulia saat ini telah berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Untuk pengenaan pajak terhadap emas dilakukan ketika transaksi. Tidak seperti pengenaan pajak lain seperti pajak property yang harus dikenai pajak secara rutin atau tabungan dan deposito yang dikenakan potongan PPh dari setiap bunga yang dihasilkan.

Kembali

 

Artikel Terkait

  • E-Registrasi OP Karyawan

    E-Registrasi OP Karyawan dilansir dari kementrian keuangan e-registration merupakan sistem pendaftaran maupun perubahan data Wajib Pajak

    Selanjutnya →

  • Validasi Status Wajib Pajak

    Validasi Status Wajib Pajak merupakan wajib pajak sendiri atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak

     Selanjutnya →

  • E-Filing

    e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time.

    Selanjutnya →

  • E-Biling

    E-Biling atau disebut pembayaran tagihan elektronik merupakan sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik.

    Selanjutnya →

  • E-Faktur

    E-Faktur adalah faktur pajak dalam berbentuk elektronik, e-faktur merupakan pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik.

    Selanjutnya →

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •