Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah

Indonesia- Media massa sebagai sarana komunikasi massa, penyebar informasi, dan penyampaian opini, yang layak dan akurat perlu dijaga keberlangsungannya, terutama di masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Penurunan pendapatan iklan pada beberapa bulan terakhir menjadi masalah bagi media cetak terutama menurunkan kemampuan media cetak dalam menyediakan kertas sebagai bahan baku utama penerbitan media cetak. Penurunan tersebut terjadi akibat dari imbas pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah turut membantu permasalahan tersebut dengan menerbitkan peraturan baru pada pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah atau DTP atas kertas koran dan majalah.

Dalam rangka menjaga produktivitas media massa, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah yang dilakukan oleh perusahaan pers media cetak pada tahun anggaran 2020.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menyatakan dalam keterangan resmi, Selasa (15/9/2020), bahwa Perusahaan Pers media cetak yang berhak mendapatkan kemudahan berupa PPN DTP yaitu perusahaan media cetak yang menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha 58130.

Adapun kertas koran yang atas impor dan/atau perolehannya diberikan kemudahan berupa PPN DTP, merupakan kertas koran yang umumnya dipakai sebagai kertas koran sebagaimana tercantum dalam pos 4801 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2020 tentang PPN DTP atas kertas koran dan majalah diberlakukan hingga 31 Desember 2020. PMK tersebut diterbitkan Sri Mulyani dengan harapan dapat mendukung perusahaan pers media cetak agar dapat menjaga produktivitas selama masa pandemi. Adapun PPN DTP untuk tahun anggaran 2020 diberikan atas impor kertas koran atau majalah dari perusahaan pers, baik dilakukan individu maupun indentor. Perusahaan pers yang dimaksud yaitu badan hukum Indonesia yang menjalankan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal buletin dan majalah.

Kode KLU merupakan kode yang tercantum pada SPT Tahunan pajak penghasilan atau PPh 2019 yang telah dilaporkan Wajib Pajak. Kode tersebut juga dapat menggunakan kode KLU dalam SPT Tahunan pajak penghasilan atau PPh 2018 atau data yang ada dalam administrasi perpajakan atau masterlife Wajib Pajak.

PPN DTP atas kertas koran dan/atau majalah dapat digunakan setelah PMK ini mulai berlaku hingga 31 Desember 2020. “PMK ini diharapkan dapat membantu perusahaan pers media cetak untuk dapat menjaga produktivitas di masa pandemi Covid- 19,” tutur Febrio.

Sumber

Kembali

Artikel Terkait


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •