ISTILAH UMUM PERPAJAKAN

Apa itu Pajak ?

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oelh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan baik pusat atau di daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lain.

Ciri-Ciri Perpajakan

Berdasarkan pengertian diatas, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

  • Pajak yang sifatnya wajib dan memaksa, Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak secara subjektif dan objektif yang harus membayarkan pajak sesuai ketentuan yang sudah ada. Pajak yang diterapkan pada perorangan meliputi seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak usaha.
  • Pajak yang sifatnya tidak mendapat imbalan langsung, Pajak berbeda dengan retribusi. Artinya setiap orang tidak menerima imbalan pajak yang telah dibayarkan secara langsung, akan tetapi anda akan mendapatkan imbalan yang berupa pembangunan jangka panjang, kenyamanan dalam menggunakan fasilitas, serta jaminan kesejahteraan atau kesehatan bagi masyarakat.
  • Pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang, artinya pajak telah diatur dalam undang-undang negara yang berarti memiliki dasar hukum yang kuat dan jika ada yang melanggar maka mendapatkan denda dari negara.

Fungsi Pajak

Secara umum pajak sebagai sumber pendapatan utama negara dan memiliki penanan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan. Fungsi pajak secara umum memiliki 4 fungsi utama antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

2. Fungsi Regulasi

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Contohnya untuk menghambat inflasi, melindungi produk dalam negeri dengan adanya pajak pertambahan nilai, memancing kegiatan ekspor, serta menarik investasi.

3. Fungsi Distribusi

Pajak digunakan untuk pemerataan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan, bantuan, dan pemeberian fasilitas umum.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk mencapai stabilisasi perekonomian, contohnya seperti menaikan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.

Jenis Pajak dan Penggunaanya

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokan berdasarkan dari sifat, subjek dan objek, serta lokasi pemungutannya. Lalu apa saja jenis-jenis nya?

1. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifat, pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung dan tidak langsung.

  • Pajak Langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Yang termasuk dalam pajak langsung adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh).
  • Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Contohnya pajak penjualan barang mewah hanya terjadi apabila pemilik menjual barang mewahnya.

2. Berdasarkan Subjektif dan Objektif

Berikut pajak berdasarkan subjek dan objeknya, pengertian pajak dibagi menjadi 2 yakni:

  • Pajak Subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.
  • Pajak Objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, atau bisa disebut dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak. 

3. Berdasarkan Lokasi Pemungutan (Instansi)

Berdasarkan instansi yang membebankan, pajak dibagi mejadi 2 yaitu:

  • Pajak Negara (Pusat) merupakan pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masuk kedalam jenis ini.
  • ​​​​​​​Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah yang dikelola seperti pajak tempat hiburan, pajak restoran, pajak objek wisata, dan lain-lain.

 

More stories


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •