SIAPA YANG TERMASUK WAJIB PAJAK

Apakah setiap warga negara Indonesia wajib untuk memiliki NPWP?  Apakah semua warga negara Indonesia termasuk sebagai Wajib Pajak atau Subjek Pajak?

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka bijak sekiranya kita kembali melihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN yang berbunyi:

“(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Selanjutnya mengenai Persyaratan Subjektif dan Objektif sebagaimana disebutkan diatas dijelaskan pada Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN yang berbunyi:

“Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenal subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenal pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.”

Melihat bunyi penjelasan diatas, maka perlu bagi kita untuk meninjau Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN yang didalamnya menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

  1. Orang pribadi;
  2. Warisan yang belum berbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
  3. Badan; dan
  4. Bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak kemudian dibagi kembali menjadi dua yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Selanjutnya UU No.36 Tahun 2008 menjelaskan apa yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri:

  1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  2. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    • Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    • penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
    • pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan. 

  3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sementara untuk Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

  1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
  2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

 

Kembali

Artikel Terkait


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE


  • Author Name

    Sed do eiusmod tempor incididunt

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. READ MORE

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •