Validasi Status Wajib Pajak: Pengertian, Tutorial Penggunaan Aplikasi Validasi Status Wajib Pajak DJP

VALIDASI STATUS WAJIB PAJAK

Apa Itu Validasi Status Wajiib Pajak ?

KWSP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) Atau Validasi Status Wajib Pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu guna mendapatkan keterangan status wajib pajaknya..

Biasanya, instansi pemerintah yang melakukan KSWP adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara atau badan usaha milik negara, dan instansi lainnya yang memang memberikan pelayanan publik tertentu.

Dasar hukum dari penerapan Validasi adalah Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dimana diamanatkan pemberian layanan publik tertentu dari Kementerian/Lembaga (K/L) wajib disertai dengan konfirmasi data perpajakan untuk mendorong transparansi dan validitas dari pemohon layanan publik.

Jika status dari pemohon perizinan tidak valid, maka pemohon wajib mendatangi KPP tempat Wajib Pajak (WP) terdaftar untuk melengkapi data yang menyebabkan status tidak valid dan mendapatkan Surat Keterangan Status Wajib Pajak sebelum dapat melanjutkan proses perizinannya.

Terdapat 2 keterangan terhadap konfirmasi status wajib pajak dari DJP, yakni status valid atau tidak valid. KSWP valid dapat diberikan wajib jika wajib pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data yang ada dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk dua tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban bagi WP.

Aplikasi Informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP)

Selain melalui sistem offline, pada bulan Februari lalu, DJP secara resmi telah meluncurkan aplikasi informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP) yang dapat langsung diakses melalui laman resmi DJP Online. Untuk saat ini, aplikasi informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP) menyediakan tiga layanan bagi WP, yakni untuk mengetahui status KSWP, memperoleh Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN), dan mendapatkan Surat Keterangan Fiskal (SKF).

Saat ini, aplikasi iKSWP dapat dimanfaatkan untuk 3 layanan. Layanan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Status KSWP

Dengan aplikasi iKSWP, wajib pajak dapat mengetahui status KSWP secara mandiri sebelum mengajukan layanan publik tertentu. Nah, berdasarakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan keputusan bersama dengan Pimpinan KPK, Menteri PPN/Kepala Bapenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, dan Kepala Staf Kepresidenan, pada 2019-2020 implementasi KSWP akan diperluas, sehingga akan mencakup 28 Kementerian/Lembaga.

  • Memperoleh Surat Keterangan Fiskal

Dengan aplikasi iKSWP, Anda juga bisa mendapatkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang segera diterbitkan oleh sistem setelah permohonan disampaikan wajib pajak. Namun, jika syarat yang diperlukan untuk mendapatkan SKF ini tidak terpenuhi, maka sistem juga akan menerbitkan penolakan pemberikan SKF. Pengajuan penerbitan SKF menggunakan iKSWP ini jauh lebih cepat dan praktis. Sedangkan, jika Anda mengajukan permohonan secara manual, maka SKF atau surat penolakan bisa diterbitkan dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah permohonan diterima.

  • Surat Keterangan Domisili untuk Subjek Pajak Dalam Negeri

Selain berguna untuk mendapatkan SKF, aplikasi iKSWP ini bisa Anda gunakan untuk memperoleh Surat Keterangan Domosili untuk Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN) guna menerapkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Pelaksanaan KSWP ini sendiri merupakan sarana untuk mengawasi validitas data pada sistem DJP dengan membandingkannya dengan kondisi riil di lapangan, dan juga diharapkan menjadi katalis peningkatan kepatuhan formal WP. Selain itu, melalui pelaksanaan KSWP, WP juga dapat melihat wujud nyata sinergi antar sesama instansi pemerintah. Sinergi ini tentunya merupakan fondasi kuat untuk menyongsong negara yang mampu melindungi rakyatnya melalui pajak.

 

Produk Lainnya

  • E-Registrasi OP Dan Badan

    E-Registrasi OP Dan Badan Formulir pendaftaran NPWP badan merupakan dokumen yang wajib Anda isi ketika Anda ingin membuat NPWP

    Selanjutnya →

  • E-Registrasi OP Karyawan

    E-Registrasi OP Karyawan dilansir dari kementrian keuangan e-registration merupakan sistem pendaftaran maupun perubahan data Wajib Pajak

    Selanjutnya →

  • Validasi Status Wajib Pajak

    Validasi Status Wajib Pajak merupakan wajib pajak sendiri atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak

     Selanjutnya →

  • E-Filing

    e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time.

    Selanjutnya →

  • E-Biling

    E-Biling atau disebut pembayaran tagihan elektronik merupakan sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik.

    Selanjutnya →

  • E-Faktur

    E-Faktur adalah faktur pajak dalam berbentuk elektronik, e-faktur merupakan pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik.

    Selanjutnya →

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •